Selamat Datang

Diplomasi & Hukum Budaya

Pelindungan hukum atas warisan budaya wayang menjadi sangat penting di tengah maraknya sengketa kepemilikan, klaim sepihak, dan peredaran ilegal benda cagar budaya. Kerangka hukum nasional, yang diperkuat oleh komitmen internasional, hadir untuk menjaga kemurnian, keaslian, dan keadilan dalam pengelolaan warisan budaya — sekaligus mempromosikan hak kekayaan intelektual (KIK) demi keberlanjutan tradisi Nusantara di pentas global.

Dasar Hukum Perlindungan

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya — mengatur kriteria, pemilikan, register nasional, dan ketentuan pidana terkait cagar budaya.LIHAT UU NO. 11/2010
• Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi UNESCO 2003 mengenai Perlindungan Warisan Budaya Takbenda.LIHAT PERPRES NO. 78/2007
• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya — aturan pelaksana UU No. 11/2010.LIHAT PP NO. 1/2022
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan — landasan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan objek pemajuan kebudayaan nasional.LIHAT UU NO. 5/2017
• Menjaga Persahabatan Budaya & Kerja Sama Regional — Pasal 35 dan Pasal 43 huruf i & j UU No. 5 Tahun 2017 mengamanatkan diplomasi budaya serta peningkatan kerja sama internasional di bidang kebudayaan.LIHAT UU NO. 5/2017 (PASAL 35)